Login Sim PKB Untuk Verval Data Mapel PKP 2019

Login Sim PKB Untuk Verval Data Mapel PKP 2019

Verval Data Mapel PKP 2019 : Salah satu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa adalah menyelenggarakan Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP).

Jika program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dikembangkan oleh Ditjen GTK
sebelumnya, yang didasarkan pada hasil Uji Kompetensi Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi pedagogi dan profesional, maka Program PKP Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan siswa melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi.

Tujuan Program PKP Berbasis Zonasi adalah meningkatkan kompetensi siswa melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS).

Sasaran Program PKP Berbasis Zonasi adalah guru pada semua jenjang satuan pendidikan mulai dari TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK/SMKLB dengan harapan mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, meningkatkan efisiensi dan efektifitas peningkatan kompetensi pembelajaran, di mana kegiatan dilakukan secara terintegrasi dalam satu area wilayah dengan mempertimbangkan jarak, akses, dan volume guru
yang ikut serta memudahkan dalam melakukan pemetaan kompetensi, kinerja, sertaaktivitas guru.

Menyikapi hal tersebut agar Anda terdaftar dalam program Diklat Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Periode 2019 segera melakukan update verval data mapel utama Anda sesuai kompetensi atau tugas mengajar semester ini atau sertifikasi yang anda miliki berbasis kurikulum 2013 (K13) melalui aplikasi Sim PKB guru pembelajar online.

Caranya Login https://app.simpkb.id/, selanjutnya pilih mapel PKP dan simpan. Jika ada perbaikan atau penyesuaian yang baru anda dapat memperbaiki melalui Menu Profilku.

Untuk melengkapi data PKP, download filenya dibawah ini

  1. Buku Pedoman PKP 2019
  2. Buku Juknis PKP 2019
  3. Buku Pegangan Pembelajaran Berorientasi Pada Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
  4. Buku Pegangan Pembekalan NaraSumber Nasional / Instruktur Nasional / Guru Inti PKP
  5. Buku Pegangan Penilaian HOTS FKG IPS

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan Program PKP Berbasis Zonasi yang dikoordinasikan oleh UPT, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Badan Diklat Daerah, PKG/KKG/MGMP/MGBK dan Satuan Pendidikan dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi, dunia usaha/dunia industri, serta masyarakat sebagai bagian dari ekosistem peningkatan kompetensi guru.

PLS/MPLS 2019/2020 Larangan Pengenalan Lingkungan Sekolah

PLS/MPLS 2019/2020 Larangan Pengenalan Lingkungan Sekolah

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) Tahun Pelajaran 2019/2020 sesuai dengan kalender pendidikan nasional dilaksanakan pada tanggal 15, 16, 17 Juli 2019. Pedoman kegiatan PLS 2019 masih mengaju pada Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru.

Di tegaskan dalam surat edaran Dirjen Dikdasmen nomor : 6197/D.D4/PD/2019 agar di hari pertama masuk sekolah, satuan pendidikan diharuskan menghadirkan orang tua/wali peserta didik baru untuk diberikan penjelasan tentang profil sekolah, serta melakukan serah terima peserta didik baru ke pihak sekolah.

Dalam pelaksanaannya, yang perlu diperhatikan oleh satuan pendidikan adalah wajib mengacu pada juknis dan silabus yang ditetapkan dalam permendiknas tersebut, meskipun satuan penndidikan diberi kelonggaran untuk mengatur sesuai dengan kondisi jam belajar disekolah.

Jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan PLS akan dihentikan dan satuan pendidikan akan diberikan sanksi sesuai dengan permendikbud nomor : 18 tahun 2016 pasal 7 dan 8. Sanksi yang diberikan mulai dari peringatan teguran tertulis sampai sanksi tegas berupa penggabungan, relokasi, atau penutupan sekolah.

Contoh Atribut dan Kegiatan Yang Dilarang Dalam Pelaksanaan PLS 2019

Contoh Atribut Yang Dilarang Dalam Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah

  1. Tas karung, tas belanja plastik, dan sejenisnya.
  2. Kaos kaki berwarna-warni tidak simetris, dan sejenisnya.
  3. Aksesoris di kepala yang tidak wajar.
  4. Alas kaki yang tidak wajar.
  5. Papan nama yang berbentuk rumit dan menyulitkan dalam pembuatannya dan/atau berisi konten yang tidak bermanfaat.
  6. Atribut lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran.

Contoh Aktivitas Yang Dilarang Dalam Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah

  1. Memberikan tugas kepada siswa baru yang wajib membawa suatu produk dengan merk tertentu.
  2. Menghitung sesuatu yang tidak bermanfaat (menghitung nasi, gula, semut, dsb).
  3. Memakan dan meminum makanan dan minuman sisa yang bukan milik masing-masing siswa baru.
  4. Memberikan hukuman kepada siswa baru yang tidak mendidik seperti menyiramkan air serta hukuman yang bersifat fisik dan/atau mengarah pada tindak kekerasan.
  5. Memberikan tugas yang tidak masuk akal seperti berbicara dengan hewan atau tumbuhan serta membawa barang yang sudah tidak diproduksi kembali.
  6. Aktivitas lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran.

Oleh karena itu, jika pihak sekolah melibatkan siswa lama sebagai bagian dari pelaksanaan PLS, larang yang tercantum diatas sebaiknya disosialisaikan dengan baik agar tidak terjadi tindak kekerasan dan pelecehan serta bullying terhadap peserta didik baru.

cara login mitra siplah Sistem Informasi Pengadaan Sekolah

Cara Login Mitra SIPLah Sistem Informasi Pengadaan Sekolah

Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah)

Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) adalah sistem elektronik yang dapat digunakan oleh sekolah untuk melaksanakan proses PBJ secara daring yang dananya bersumber dari dana BOS.

SIPLah dirancang untuk memanfaatkan Sistem Pasar Daring (Online Marketplace) yang dioperasikan oleh pihak ketiga. Sistem pasar daring yang dapat dikategorikan sebagai SIPLah harus memiliki fitur tertentu dan memenuhi kebutuhan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Fitur SIPLah

SIPLah harus memiliki fitur utama yang dapat memfasilitasi sekolah untuk merealisasikan rencana kerja anggaran sekolah, memperoleh informasi mengenai penyedia barang dan jasa, informasi mengenai barang dan jasa yang akan dibeli, melakukan perbandingan harga barang dan jasa, melakukan pemesanan barang dan jasa, melakukan pemantauan pemenuhan pesanan, melaksanakan pembayaran non tunai, dan mengelola dokumentasi proses serta bukti transaksi PBJ.

SIPLah harus dapat menjadi media interaksi daring antara sekolah sebagai pembeli dengan penyedia barang dan jasa dan sebagai penjual. SIPLah juga harus dapat menjadi alat bantu supervisi proses PBJ oleh Kepala Sekolah dan/atau Bendahara Sekolah. SIPLah juga harus dapat memenuhi kebutuhan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan pengawasan atas proses pengadaan barang dan jasa sekolah serta realisasi penggunaan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan SIPLah

Sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan konsep sistem elektronik BOS bertujuan mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan efektif khususnya dalam pengelolaan dana BOS. Didalamnya akan terdiri dari beberapa aplikasi berbasis TIK untuk melakukan tata kelola, mulai dari perencanaan, realisasi dan pelaporan dana BOS.

Dengan adanya SIPLah diharapkan tata kelolah dana BOS dapat lebih terdokumentasi dengan baik, lebih transpadan dan akuntabel. Pengembangan sistem elektronik BOS juga juga untuk mendukung kebijakan pengaplikasian proses transaksi non tunai (cashless) dalam penyaluran dan pemanfaatan Dana BOS.

Cara Login Aplikasi mitra SIPLah

Secara teknis pengoperasian SIPLah dan aplikasi lain dalam Sistem Elektronik BOS, akan teritegrasi dengan Dapodik. Sasaran/pengguna dari aplikasi tersebut adalah Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah. Dan untuk masuk ke aplikasi SIPLah dan aplikasi lain dalam Sistem Elektronik BOS akan menggunakan akun Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah yang telah dibuat melalui Aplikasi Dapodikdasmen.

Langkahnya :

  1. Membuat/memutakhirkan akun dan tugas tambahan Kepala Sekolah serta akun dan tugas tambahan Bendahara Sekolah melalui aplikasi dapodik.
  2. Gunakan EMAIL AKTIF/ASLI/DAPAT DIGUNAKAN.
  3. Lihat mitra SIPLah di https://siplah.kemdikbud.go.id/

Tata cara untuk melakukan pemutakhiran data akun Kepala Sekolah dan akun Bendahara Sekolah, ikuti langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Membuat/memutakhirkan akun dan tugas tambahan Kepala Sekolah
  • Login pada Aplikasi Dapodikdasmen sebagai Operator
  • Masuk tab GTK dan pilih/klik pada data Individu (nama) Kepala Sekolah
  • Klik pada tab “Penugasan” dan pilih “Buat/Ubah Akun PTK”
  • Silahkan membaca ketentuan dan petunjuk pengisian data akun PTK
  • Isikan data “username” (email), “password” dan ulangi pada “Konfirmasi Password”, kemudian “Simpan”
  • Selanjutnya masuk ke data rinci Kepala Sekolah, cek data tugas tambahan dan pastikan “jabatan” telah dipilih “Kepala Sekolah”, cek data nomor SK dan TMT telah diisi dengan benar. Untuk tugas tambahan yang masih aktif kolom TST harus dikosongkan.
  1. Membuat/memutakhirkan akun dan tugas tambahan Bendahara Sekolah
  • Login pada Aplikasi Dapodikdasmen sebagai Operator
  • Masuk tab GTK dan pilih/klik pada data Individu (nama) Bendahara Sekolah
  • Klik pada tab “Penugasan” dan pilih “Buat/Ubah Akun PTK”
  • Silahkan membaca ketentuan dan petunjuk pengisian data akun PTK
  • Isikan data “username” (email), “password” dan ulangi pada “Konfirmasi Password”, kemudian “Simpan”
  • Selanjutnya masuk ke data rinci Bendahara Sekolah, cek data tugas tambahan dan pastikan “jabatan” telah dipilih “Bendahara BOS”, cek data nomor SK dan TMT telah diisi dengan benar. Untuk tugas tambahan yang masih aktif kolom TST harus dikosongkan.
  1. Lakukan validasi dan sinkronisasi

Selesai.

Sistem Zonasi Redistribusi guru

Sistem Zonasi Redistribusi guru 2019

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghimbau kepada para guru, untuk tidak khawatir jika nanti dipindah terkait adanya redistribusi guru, yang akan dilakukan usai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, kebijakan mutasi guru dilakukan sebagai kelanjutan dari upaya pemerataan kualitas pendidikan. Ia meminta, para guru-guru tidak perlu cemas atas kebijakan tersebut.

“Guru-guru tidak perlu gelisah jika dipindah. Kalaupun dipindah hanya di zonanya masing-masing saja, kecuali kalau terpaksa,” kata Muhadjir di Jakarta, Selasa (11/6).

Muhadjir menjelaskan, bahwa sistem zonasi memetakan keberadaan guru di masing-masing sekolah di zona itu. Dari peta tersebut, bisa dilihat mana sekolah yang kelebihan guru dan mana sekolah yang kekurangan guru.

“Tidak hanya itu, pemerataan guru juga berdasarkan status guru itu, apakah yang bersangkutan PNS bersertifikat ataupun PNS belum bersertifikat maupun honorer,” terangnya.

Menurut Muhadjir, layaknya Aparatur Sipil Negara pada umumnya, setiap guru harus mau dimutasi ke sekolah lain. Tidak seperti saat ini, seorang guru bisa mengajar di satu sekolah dalam waktu yang sangat lama, atau bahkan banyak yang sampai pensiun tidak pernah pindah sekolah.

“Seperti sistem Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru, yang mana guru harus siap dirotasi secara periodik, dan tidak boleh menetap di satu tempat dalam jangka waktu yang lama. Begitu juga guru-guru yang ada di kota akan mendapat giliran mendapat kesempatan mengajar di daerah terluar, tertinggal dan terdepan (3T),” tuturnya.

Saat ini Kemendikbud sedang mengatur persoalan sistem rotasi guru tersebut, berapa lama guru mengajar di daerah 3T maupun insentrif guru. Rencananya aturan tersebut berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang akan terbit usai PPDB.

“Saya berharap kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga permasalahan distribusi guru yang tidak merata itu bisa terselesaikan,” imbuhnya.

Penyebaran guru mulai dari status guru yang PNS dan bersertifikat, kemudian PNS belum bersertifikat dan ada juga guru honorer tidak tetap belum bersertifikat. Semua itu harus dibagi secara merata pada jenjang-jenjang SD dan SMP sehingga pemerataan program pendidikan berkualitas segera terealisasi.

Sementara itu, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Supriano menjelaskan, sistem zonasi pada penerimaan siswa baru akan berdampak pada penyebaran guru di dalam satu zona. Pasalnya, tujuan utama program zonasi adalah hilangnya cap sekolah favorit.

Untuk itu, kualitas pengajaran di semua sekolah idealnya sama. Sementara itu, salah satu faktor utama penentu kualitas pengajaran adalah guru. Oleh karenanya, Kemendikbud berupaya melakukan pemerataan kualitas tenaga pengajar dengan melakukan mutasi guru.

“Guru di sekolah favorit juga akan dipindahkan ke sekolah umum supaya kualitas pendidikan merata. Semua guru punya hak dan kewajiban sama sebagai ASN, siap ditempatkan di mana saja,” kata Supriano.

Supriano menjelaskan, nantinya guru dalam satu sekolah akan dikategorikan menjadi empat, yakni guru PNS yang sudah bersertifikasi, guru PNS yang belum bersertifikasi, guru honorer yang berserfitikasi, dan guru honorer yang belum bersertifikasi.

“Guru bersertifikasi yang dinilai memiliki kompetensi baik akan didistribusikan ke sekolah yang kekurangan guru bersertifikasi dalam satu zona,” pungkasnya.

Cara Cek Status Pembayaran TPG 2019 Guru Swasta

Pembayaran TPG bagi guru swasta (Non PNS) dan guru Negeri (PNS) berbeda cara penyalurannya. Guru swasta penyaluran TPG nya langsung melalui tranfer pusat, sedangkan guru Negeri penyaluran TPG nya melalui transfer daerah.

Bagi guru yang baru mendapatkan tunjangan sertifikasi untuk triwulan 1 tahun 2019, jika statusnya guru negeri maka pencairan tunjangannya inklud dengan rekening pegawainya. Sedangkan untuk guru swasta rekening Bank penerimaan secara otomatis akan dibuatkan oleh pusat. Oleh karena itu, ketika kita melihat pada info GTK maka nomor rekning bank nya akan muncul “xxx”.

Informasi rekening bank biasanya akan diinformasikan oleh dinas setempat ketika sudah proses pencairan. Namun untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan tunjangan tersebut lembar validasi info GTK Anda sudah mendapatkan nomor SKTP Anda bisa melihat pada menu tabel tunjangan profesi.

Anda juga bisa melihat secara langsung status pembayaran TPG, Silahkan cek info GTK Anda!

status pembayaran TPG triwulan 1 tahap 4 tahun 2019

Jika statusnya sudah dalam proses, selanjutnya Anda datang ke bank bersangkutan dengan membawa dokumen persyaratan pencairan di Bank. Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu NUPTK/NRG (jika ada), Surat keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan guru di sekolah tersebut dan dicantumkan NUPTK, NRG, Nomor Peserta dan alamat sesuai KTP.

Hal ini berbeda jika data info GTK Anda belum berSKTP meskipun sudah valid maka Anda tidak akan melihat data status pembayaran TPG Anda seperti diatas.

Sebagai tambahan informasi penting dari laman info GTK terkait banyaknya guru non induk yang JJM nya tidak bisa terbaca.

Jika di sekolah Anda terdapat guru non induk menambah jam, maka pastikan proses memasukan data gurunya dengan metode tarik PTK. Langkahnya adalah sebagai berikut :

  1. Sekolah yang akan menarik login ke http://data.dikdasmen.kemdikbud.go.id
  2. Masuk menu Tambah PTK
  3. Cari sekolah asal PTK dan nama PTK
  4. Tambahkan
  5. Hubungi dinas untuk persetujuan
  6. Buka aplikasi dapodik sekolah, dan sync
  7. Mapping pembelajaran
  8. syncron ulang

Bila di sekolah lama ada ptk bukan hasil tarik ptk yang dulu sudah ditambahkan, maka Mutasikan dulu, kemudian sync, baru lakukan langkah diatas.