PPDB 2019 Aturan Beda Permendikbud Nomor 51 tahun 2018

Posted on

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang lebih optimal dan efisien.

Permendikbud juga digunakan sebagai pedoman bagi kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi sesuai dengan kewenangannya, serta pedoman bagi kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Sesuai yang termaktub dakam BAB VIII pasal 46 dan Pasal 47 (Kewajiban menggunakan permen) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka PerMendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Aturan Permendikbud Nomor Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB 2019 sedikit berbeda dengan PPDB 2018.

Terkait pada Pasal 34 (BKSM/SKTM)

Pemerintah secara resmi menghapus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang sempat menimbulkan polemik di beberapa daerah lantaran disalahgunakan.

Selanjutnya siswa dari keluarga tidak mampu tetap menggunakan jalur zonasi ditambah dengan program pemerintah pusat (KIP) atau pemerintah daerah untuk keluarga tidak mampu.

Pasal 45 (Penerbitan KK)

Dalam PPDB 2018, domisili berdasarkan alamat Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan minimal 6 bulan sebelumnya.

Sedangkan dalam Permendikbud baru untuk PPDB 2019 didasarkan pada alamat KK yang diterbitkan minimal 1 tahun senelumnya.

Pasal 14 (Daya tampung PPDB)

Untuk meningkatkan transparansi dan menghindari praktik jual-beli kursi, Permendikbud baru ini mewajibkan setiap sekolah peserta PPDB 2019 untuk mengumumkan jumlah daya tampung pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA/SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Permendikbud sebelumnya belum mengatur secara detil perihal daya tampung ini hanya menyampaikan daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan (standar proses)

Pasal 20 (Penetapan zonasi)

Dalam aturan 2019 ini juga diatur mengenai kewajiban sekolah untuk memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau surat keterangan domisili sesuai dengan satu wilayah asal (zonasi) yang sama dengan sekolah asal.

Hal ini untuk mengantisipasi surat domisili palsu yang dibuat jelang pelaksaan PPDB.

Untuk lebih memahami Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB 2019 silahkan download lampirannya.

PPDB 2019 Aturan Beda Permendikbud Nomor 51 tahun 2018

Gambar Gravatar
Belelajar menulis secara online semoga bermanfaat untuk orang lain. Berkah untuk semua.