Arsip Tag: PPDB

PLS/MPLS 2019/2020 Larangan Pengenalan Lingkungan Sekolah

PLS/MPLS 2019/2020 Larangan Pengenalan Lingkungan Sekolah

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) Tahun Pelajaran 2019/2020 sesuai dengan kalender pendidikan nasional dilaksanakan pada tanggal 15, 16, 17 Juli 2019. Pedoman kegiatan PLS 2019 masih mengaju pada Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru.

Di tegaskan dalam surat edaran Dirjen Dikdasmen nomor : 6197/D.D4/PD/2019 agar di hari pertama masuk sekolah, satuan pendidikan diharuskan menghadirkan orang tua/wali peserta didik baru untuk diberikan penjelasan tentang profil sekolah, serta melakukan serah terima peserta didik baru ke pihak sekolah.

Dalam pelaksanaannya, yang perlu diperhatikan oleh satuan pendidikan adalah wajib mengacu pada juknis dan silabus yang ditetapkan dalam permendiknas tersebut, meskipun satuan penndidikan diberi kelonggaran untuk mengatur sesuai dengan kondisi jam belajar disekolah.

Jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan PLS akan dihentikan dan satuan pendidikan akan diberikan sanksi sesuai dengan permendikbud nomor : 18 tahun 2016 pasal 7 dan 8. Sanksi yang diberikan mulai dari peringatan teguran tertulis sampai sanksi tegas berupa penggabungan, relokasi, atau penutupan sekolah.

Contoh Atribut dan Kegiatan Yang Dilarang Dalam Pelaksanaan PLS 2019

Contoh Atribut Yang Dilarang Dalam Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah

  1. Tas karung, tas belanja plastik, dan sejenisnya.
  2. Kaos kaki berwarna-warni tidak simetris, dan sejenisnya.
  3. Aksesoris di kepala yang tidak wajar.
  4. Alas kaki yang tidak wajar.
  5. Papan nama yang berbentuk rumit dan menyulitkan dalam pembuatannya dan/atau berisi konten yang tidak bermanfaat.
  6. Atribut lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran.

Contoh Aktivitas Yang Dilarang Dalam Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah

  1. Memberikan tugas kepada siswa baru yang wajib membawa suatu produk dengan merk tertentu.
  2. Menghitung sesuatu yang tidak bermanfaat (menghitung nasi, gula, semut, dsb).
  3. Memakan dan meminum makanan dan minuman sisa yang bukan milik masing-masing siswa baru.
  4. Memberikan hukuman kepada siswa baru yang tidak mendidik seperti menyiramkan air serta hukuman yang bersifat fisik dan/atau mengarah pada tindak kekerasan.
  5. Memberikan tugas yang tidak masuk akal seperti berbicara dengan hewan atau tumbuhan serta membawa barang yang sudah tidak diproduksi kembali.
  6. Aktivitas lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran.

Oleh karena itu, jika pihak sekolah melibatkan siswa lama sebagai bagian dari pelaksanaan PLS, larang yang tercantum diatas sebaiknya disosialisaikan dengan baik agar tidak terjadi tindak kekerasan dan pelecehan serta bullying terhadap peserta didik baru.

Update:

Sistem Zonasi Redistribusi guru

Sistem Zonasi Redistribusi guru 2019

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghimbau kepada para guru, untuk tidak khawatir jika nanti dipindah terkait adanya redistribusi guru, yang akan dilakukan usai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, kebijakan mutasi guru dilakukan sebagai kelanjutan dari upaya pemerataan kualitas pendidikan. Ia meminta, para guru-guru tidak perlu cemas atas kebijakan tersebut.

“Guru-guru tidak perlu gelisah jika dipindah. Kalaupun dipindah hanya di zonanya masing-masing saja, kecuali kalau terpaksa,” kata Muhadjir di Jakarta, Selasa (11/6).

Muhadjir menjelaskan, bahwa sistem zonasi memetakan keberadaan guru di masing-masing sekolah di zona itu. Dari peta tersebut, bisa dilihat mana sekolah yang kelebihan guru dan mana sekolah yang kekurangan guru.

“Tidak hanya itu, pemerataan guru juga berdasarkan status guru itu, apakah yang bersangkutan PNS bersertifikat ataupun PNS belum bersertifikat maupun honorer,” terangnya.

Menurut Muhadjir, layaknya Aparatur Sipil Negara pada umumnya, setiap guru harus mau dimutasi ke sekolah lain. Tidak seperti saat ini, seorang guru bisa mengajar di satu sekolah dalam waktu yang sangat lama, atau bahkan banyak yang sampai pensiun tidak pernah pindah sekolah.

“Seperti sistem Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru, yang mana guru harus siap dirotasi secara periodik, dan tidak boleh menetap di satu tempat dalam jangka waktu yang lama. Begitu juga guru-guru yang ada di kota akan mendapat giliran mendapat kesempatan mengajar di daerah terluar, tertinggal dan terdepan (3T),” tuturnya.

Saat ini Kemendikbud sedang mengatur persoalan sistem rotasi guru tersebut, berapa lama guru mengajar di daerah 3T maupun insentrif guru. Rencananya aturan tersebut berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang akan terbit usai PPDB.

“Saya berharap kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga permasalahan distribusi guru yang tidak merata itu bisa terselesaikan,” imbuhnya.

Penyebaran guru mulai dari status guru yang PNS dan bersertifikat, kemudian PNS belum bersertifikat dan ada juga guru honorer tidak tetap belum bersertifikat. Semua itu harus dibagi secara merata pada jenjang-jenjang SD dan SMP sehingga pemerataan program pendidikan berkualitas segera terealisasi.

Sementara itu, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Supriano menjelaskan, sistem zonasi pada penerimaan siswa baru akan berdampak pada penyebaran guru di dalam satu zona. Pasalnya, tujuan utama program zonasi adalah hilangnya cap sekolah favorit.

Untuk itu, kualitas pengajaran di semua sekolah idealnya sama. Sementara itu, salah satu faktor utama penentu kualitas pengajaran adalah guru. Oleh karenanya, Kemendikbud berupaya melakukan pemerataan kualitas tenaga pengajar dengan melakukan mutasi guru.

“Guru di sekolah favorit juga akan dipindahkan ke sekolah umum supaya kualitas pendidikan merata. Semua guru punya hak dan kewajiban sama sebagai ASN, siap ditempatkan di mana saja,” kata Supriano.

Supriano menjelaskan, nantinya guru dalam satu sekolah akan dikategorikan menjadi empat, yakni guru PNS yang sudah bersertifikasi, guru PNS yang belum bersertifikasi, guru honorer yang berserfitikasi, dan guru honorer yang belum bersertifikasi.

“Guru bersertifikasi yang dinilai memiliki kompetensi baik akan didistribusikan ke sekolah yang kekurangan guru bersertifikasi dalam satu zona,” pungkasnya.

Update:

PPDB 2019, Mendikbud: Nomor Induk Siswa Tidak Berlaku, Diganti NIK

PPDB 2019 NISN Tidak Berlaku, Diganti NIK
nisn laman

Sumber GTK – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyatakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) tidak akan berlaku pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Sebagai gantinya para calon murid hanya cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dalam sistem zonasi yang akan berlaku pada PPDB 2019, NISN akan digantikan dengan NIK untuk para calon siswa sebagai bagian dari pendataan administrasi di sekolah. 

Oleh karena itu Kemendikbud melakukan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengoptimalkan langkah tersebut.

“Kami akan mengintegrasikan antara Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan data kependudukan catatan sipil di Kemendagri,” ujar Mendikbud Muhadjir Effendy di kantornya selepas menandatangai kesepakatan kerja bersama Dukcapil, Selasa (22/1/2019).

Menurutnya, dengan perubahan tata pelaksanaan pendataan calon murid ini orang tua murid tidak perlu lagi mendaftarkan anaknya ke sekolah. Sebab sekolah dan aparatur daerah yang akan menetapkannya sesuai dengan ketentuan zonasi yang ada. 

Nantinya masing-masing calon murid memiliki tiga pilihan sekolah yang sesuai dengan jarak tinggal dan lokasi sekolah yang ada.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik penandatangan kerja sama tersebut. Sebab hal ini berkaitan dengan kesuksesan program yang digagas pemerintah melalui wajib belajar 12 tahun. Dikarenakan akan lebih mudah pemerintah untuk memantau para aktivitas murid.

“Sehingga dengan NIK itu, dengan adanya data base. Lebih mudah dipantau, dia sekolah di mana, tingga di mana, sekarang kelas berapa,” ujarnya.

Keutungannya dengan sistem data yang terintegrasi tersebut kata Zudan di antaranya adalah calon murid akan lebih mudah mendapatkan bantuan jika di tengan proses masa belajarnya mendapatkan masalah seperti terancam putus sekolah.

“Kalau nanti dia [murid] putus sekolah di kelas lima. Pak menteri akan memerintahkan dinas dirjen, Pak Mendagri akan mengutus bupati, wali kota untuk memeriksa. Anak ini putus sekolah karena apa. Kalau tidak memiliki biaya, [kami] urus beasiswanya dari APBD, bisa dari APBD atau KIP,” ujarya.

Sehingga menurutnya, pemerintah bisa memastikan wajib belajar 12 tahun terlaksana dengan baik kepada seluruh penduduk. Sebab seluruh penduduk dapat dilacak melalui NIK.

PPDB 2019 Aturan Beda Permendikbud Nomor 51 tahun 2018

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang lebih optimal dan efisien.

Permendikbud juga digunakan sebagai pedoman bagi kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi sesuai dengan kewenangannya, serta pedoman bagi kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Sesuai yang termaktub dakam BAB VIII pasal 46 dan Pasal 47 (Kewajiban menggunakan permen) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka PerMendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Aturan Permendikbud Nomor Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB 2019 sedikit berbeda dengan PPDB 2018.

Terkait pada Pasal 34 (BKSM/SKTM)

Pemerintah secara resmi menghapus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang sempat menimbulkan polemik di beberapa daerah lantaran disalahgunakan.

Selanjutnya siswa dari keluarga tidak mampu tetap menggunakan jalur zonasi ditambah dengan program pemerintah pusat (KIP) atau pemerintah daerah untuk keluarga tidak mampu.

Pasal 45 (Penerbitan KK)

Dalam PPDB 2018, domisili berdasarkan alamat Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan minimal 6 bulan sebelumnya.

Sedangkan dalam Permendikbud baru untuk PPDB 2019 didasarkan pada alamat KK yang diterbitkan minimal 1 tahun senelumnya.

Pasal 14 (Daya tampung PPDB)

Untuk meningkatkan transparansi dan menghindari praktik jual-beli kursi, Permendikbud baru ini mewajibkan setiap sekolah peserta PPDB 2019 untuk mengumumkan jumlah daya tampung pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA/SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Permendikbud sebelumnya belum mengatur secara detil perihal daya tampung ini hanya menyampaikan daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan (standar proses)

Pasal 20 (Penetapan zonasi)

Dalam aturan 2019 ini juga diatur mengenai kewajiban sekolah untuk memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau surat keterangan domisili sesuai dengan satu wilayah asal (zonasi) yang sama dengan sekolah asal.

Hal ini untuk mengantisipasi surat domisili palsu yang dibuat jelang pelaksaan PPDB.

Untuk lebih memahami Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB 2019 silahkan download lampirannya.

PPDB 2019 Aturan Beda Permendikbud Nomor 51 tahun 2018

Update: